Fokus & Ruang Lingkup

Jurnal Muara Hukum merupakan wadah akademik interdisipliner yang menghubungkan Ilmu Hukum dan Administrasi Publik. Jurnal ini berfokus pada penelitian yang tidak hanya menganalisis hukum tertulis (law in books), tetapi juga implementasinya dalam birokrasi dan pelayanan publik (law in action). Tujuannya adalah untuk menghasilkan kebijakan publik yang sah hukum, responsif, adil, dan terkelola dengan baik melalui pendekatan empiris, studi kasus, dan analisis kebijakan.

A. BIDANG ILMU HUKUM

  1. Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara:

    • Analisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

    • Peraturan Daerah (Perda) dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

    • Pembatasan kekuasaan eksekutif dan legislatif.

    • Otonomi daerah, desentralisasi, dan hubungan pusat-daerah.

    • Hukum Kepegawaian Negara dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

  2. Hukum Pidana:

    • Kebijakan kriminalisasi (criminalization policy) dalam hukum pidana.

    • Penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi (corporate crime).

    • Hukum Pidana Internasional dan kerja sama ekstradisi.

    • Sistem peradilan pidana (Polisi, Jaksa, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan).

    • Restorative Justice dan alternatif penyelesaian perkara pidana.

  3. Hukum Perdata dan Bisnis:

    • Kontrak bisnis dan penyelesaian sengketa perdata.

    • Hukum Perseroan Terbatas dan Penanaman Modal (PMDN/PMI).

    • Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

    • Hukum Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek).

    • Hukum Konsumen dan Perlindungan Data Pribadi.

  4. Hukum Internasional:

    • Hukum Perjanjian Internasional dan implementasinya di Indonesia.

    • Hukum Laut Internasional dan sengketa wilayah.

    • Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM).

    • Hukum Perdagangan Internasional dan organisasi dunia (WTO).

  5. Hukum Islam dan Hukum Adat:

    • Interaksi Hukum Islam dengan Hukum Nasional.

    • Ekonomi Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah.

    • Eksistensi Hukum Adat dalam sistem hukum Indonesia.

    • Penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama dan Peradilan Adat.

B. BIDANG ADMINISTRASI PUBLIK

  1. Kebijakan Publik:

    • Analisis proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik.

    • Studi mengenai kegagalan dan keberhasilan suatu program pemerintah.

    • Partisipasi masyarakat dan advocacy coalition dalam pembuatan kebijakan.

    • Policy Transfer dan pembelajaran kebijakan dari negara lain.

  2. Tata Kelola Pemerintahan (Governance):

    • Good Governance dan Clean Governance.

    • Kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat (public-private partnership).

    • Tata kelola pemerintahan digital (e-governance) dan inovasi pelayanan publik.

    • Akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi pemerintah.

  3. Manajemen Sektor Publik:

    • Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur (ASN).

    • Reformasi birokrasi dan perubahan organisasi pemerintah.

    • Manajemen Keuangan Daerah dan Anggaran Publik (APBN/APBD).

    • Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD).

  4. Pelayanan Publik:

    • Kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

    • Inovasi pelayanan berbasis elektronik (e-public service).

    • Standar Pelayanan dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

    • Citizen Charter dan service recovery dalam pelayanan publik.

Jurnal ini terbit 1 tahun 4 kali (Januari, April, Juli dan Oktober).