Studi Normatif mengenai Penerapan Kebijakan Layanan Publik Digital di Wilayah Kecamatan melalui Lensa Hukum Administrasi Negara

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan transformasi digital layanan publik pada level kecamatan melalui sudut pandang Hukum Administrasi Negara. Di era kontemporer, adopsi teknologi digital dalam birokrasi merupakan suatu keniscayaan untuk mewujudkan layanan yang lebih baik. Namun, implementasinya kerap kali tidak didukung oleh landasan hukum yang kokoh, berpotensi menimbulkan penyimpangan administratif dan pelemahan asas-asas pemerintahan yang baik. Melalui metode penelitian yuridis normatif, studi ini mengkaji keselarasan antara kebijakan digitalisasi tersebut dengan prinsip-prinsip hukum administrasi, mencakup asas legalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa keberhasilan transformasi digital di tingkat kecamatan bergantung pada tiga pilar utama: penguatan payung hukum, peningkatan kompetensi sumber daya aparatur, dan penyelarasan sistem digital yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum. Dengan demikian, esensi dari digitalisasi tidak hanya terletak pada aspek teknologinya, tetapi