Analisis Hukum Administrasi Negara atas Kebijakan Penanggulangan Darurat Sampah Nasional dan Pengelolaan Limbah Berbasis SDGs

Abstract

Penelitian ini menganalisis kebijakan penanggulangan darurat sampah nasional dan pengelolaan limbah berbasis SDGs melalui perspektif Hukum Administrasi Negara. Deklarasi darurat sampah nasional pada awal 2026 oleh Menteri Lingkungan Hidup menjadi momentum krusial yang menandakan kegagalan sistemik dalam tata kelola persampahan selama hampir dua dekade sejak UU No. 18/2008 . Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis multi-level governance, penelitian ini mengkaji tiga dimensi utama: (1) kelembagaan dan koordinasi vertikal-horizontal yang terhambat oleh desentralisasi asimetris antara UU 18/2008 dan UU 23/2014 ; (2) instrumen hukum administratif mulai dari sanksi administratif hingga insentif fiskal yang menunjukkan efektivitas berbeda ; dan (3) harmonisasi kebijakan nasional dengan SDGs. Temuan menunjukkan bahwa ketimpangan kapasitas fiskal daerah, ketiadaan mekanisme harmonisasi formal, dan minimnya sanksi tegas menjadi akar masalah. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Dewan Harmonisasi Regional untuk Tata Kelola Sampah dan penguatan sanksi administratif sebagai instrumen penegakan hukum yang lebih efektif daripada pidana .