Labeling dan Efek Jerat Kemiskinan (Poverty Trap) dalam Wacana Kebijakan Sosial: Analisis Framing Pemberitaan Program Bantuan Sosial di Media Daring Indonesia

Abstract

Program bantuan sosial (bansos) di Indonesia, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), telah menjadi instrumen utama pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun, di balik manfaatnya, kebijakan sosial ini kerap memunculkan wacana yang kontroversial di media daring, khususnya terkait praktik pemberian label (labeling) terhadap penerima manfaat serta potensi terjadinya efek jerat kemiskinan (poverty trap) fenomena di mana bantuan justru menciptakan ketergantungan dan menghambat mobilitas sosial keluar dari kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media daring Indonesia membingkai (framing) isu labeling dan poverty trap dalam pemberitaan program bantuan sosial. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan model analisis framing dari Robert N. Entman (definisi masalah, penyebab masalah, evaluasi moral, dan rekomendasi penyelesaian), penelitian ini menganalisis sejumlah artikel berita dari media daring terkemuka Indonesia selama periode 2020–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media daring cenderung membingkai penerima bansos dalam dua label dominan: (1) label positif sebagai "warga rentan yang perlu dilindungi negara" dan (2) label negatif sebagai "penerima malas" atau "penikmat bantuan tanpa produktivitas". Framing labeling negatif ini berkontribusi pada stigmatisasi sosial terhadap penerima bansos. Sementara itu, terkait poverty trap, media memberitakan adanya dilema kebijakan: di satu sisi bansos diperlukan untuk perlindungan sosial, di sisi lain terdapat kekhawatiran bahwa bansos menciptakan ketergantungan jangka panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa wacana labeling dan poverty trap dalam pemberitaan bansos di media daring Indonesia tidak hanya merefleksikan realitas kebijakan, tetapi juga turut membentuk persepsi publik dan mempengaruhi arah kebijakan sosial ke depan. Diperlukan kesadaran kritis terhadap praktik labeling media serta desain kebijakan sosial yang meminimalkan risiko poverty trap tanpa menimbulkan stigmatisasi.